Persetujuan Kerja Keruk Dan/Atau Reklamasi

Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kepelabuhanan
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kepelabuhanan
  5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  7. Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 136 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi
  10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut
  14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi
  15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Ketapang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang
Persyaratan :

  1. Persyaratan Umum:

    Permohonan di atas materai Rp. 10.000,- ditujukan kepada Bupati Ketapang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Ketapang dengan Melampirkan :

    1. Nomor Induk Berusaha
    2. Izin Komersial/Operasional yang belum berlaku efektif
    3. Memiliki Akte yang terdaftar dalam AHU ONLINE yang disyahkan oleh KEMENKUMHAM, akta perusahaan dimaksud didirikan khusus untuk kegiatan usaha di bidang angkutan sungai dan danau

  2. Persyaratan Tambahan (Untuk Kerja Keruk) :

    1. Peta laut yang menggambarkan lokasi dan tempat pembuangan material keruk yang telah disetujui, dilengkapi dengan koordinat geografis;
    2. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan
    3. Profil/potongan memanjang, melintang dan volume keruk;
    4. Alignment alur pelayaran;
    5. Kemiringan (slope) alur pelayaran;
    6. Hasil penyelidikan tanah lokasi yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
    7. Hasil pengamatan arus untuk lokasi pembuangan material keruk di laut;
    8. Dokumen lingkungan yang telah disahkan pejabat berwenang;
    9. Berita acara peninjauan lapangan;
    10. Daftar peralatan dapat berupa:
      1. Jenis kapal keruk hopper
      2. Non hopper

  3. Persyaratan Tambahan (Untuk Kerja Reklamasi) :

    1. Peta laut yang menggambarkan lokasi reklamasi yang telah disetujui, dilengkapi dengan koordinator geografis
    2. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan
    3. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
    4. Berita acara peninjauan lapangan
    5. Daftar Peralatan
Mekanisme :
  1. Pemohon menuju loket informasi
  2. Mengisi formulir pendaftaran
  3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loket
  4. Pemrosesan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Jasa Usaha
  5. Pemrosesan oleh Sekretaris
  6. Pemrosesan dan Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
  7. Pencetakan/Penerbitan Sertifikat Perizinan
  8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loket
Biaya: Rp. 0,00
Waktu Penyelesaian: 7 hari kerja
Perizinan Lainnya