Izin Gangguan

Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada seseorang dan atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

File Download Syarat dan Formulir Pendaftaran

Donwload Formulir HO dan SIUP (untuk usaha kecil menengah yang tidak memerlukan izin operasional)

PERSYARATAN

  1. Persyaratan untuk Memperoleh Izin Gangguan
    • Mengisi Formulir Permohonan Izin bermaterai 6.000
    • Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku
    • Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar
    • Photocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum
    • Photocopy status kepemilikan tanah
    • Surat keterangan Fiskal dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan
    • Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    • Rekomendasi dari Kepala Desa / Lurah setempat diketahui Camat
    • Sket lokasi tempat usaha.
    • Surat pernyataan dari masyarakat sekitar tempat usaha (persetujuan lingkungan / tetangga)
    • Surat perjanjian sewa / kontrak (apabila sewa / kontrak)
    • Rekomendasi dari dinas terkait  sesuai bidang usaha
      • Rekomendasi dari Kepolisian setempat.
      • Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
      • Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan.
      • Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
      • Rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).
      • Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN).
      • Rekomendasi dari Dinas Kelautan.
      • Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA).
      • Rekomendasi dari PERTAMINA / SPBU / SPBE / AGEN.
      • Rekomendasi dari Dinas Kehutanan / Surat Keterangan Supply Bahan Baku dari Pemilik HPH.
      • Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
      • Melunasi Retribusi Izin Gangguan.
  2. Syarat Pendaftaran Ulang Izin Gangguan
    • Surat permohonan daftar ulang.
    • Asli dan photocopy surat Izin Gangguan yang bersangkutan.
    • Photocopy KTP Pemohon.
    • Surat keterangan Fiskal tahun berjalan dari Dinas Pendapatan Daerah.
  3. Apabila Izin Gangguan yang telah diterbitkan hilang atau rusak / tidak jelas terbaca, maka pemegang Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan penggantian Izin Gangguan yang baru kepada Bupati melalui Kepala SKPD (Kantor Pelayanan Terpadu) dengan melampirkan :
    • Surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat (bagi Izin Gangguan yang hilang).
    • Izin Gangguan yang rusak / tidak terbaca.
    • Bukti Lunas Retribusi Izin Gangguan tahun berjalan.
    • Photocopy KTP Pemohon.
    • Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.