BUPATI KETAPANG DELEGASIKAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KE DPMPTSP KETAPANG

Pemerintah Kabupaten Ketapang siap untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2017. Perbup ini dibuat sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Di dalam Perbup ini terdapat  17 bidang dan 112 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP Kabupaten Ketapang.

Daftar bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan antara lain:

  1. Bidang Perdagangan : SIUP, IUTM, Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Pasar Tradisional, Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, TDP, TDG, SKPB, Rekomendasi Penerbitan Pengakuan Pedagang Kayu antar pulau terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.
  2. Bidang Perindustrian : Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang lokasinya di daerah, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri, Tanda Daftar Industri.
  3. Bidang Pariwisata : Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
  4. Bidang Pertanian : Izin Usaha Pertanian.
  5. Bidang Perkebunan : Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit, Izin Usaha Perkebunan, Izin Perluasan Usaha Perkebunan, Penilaian Kelas Perkebunan.
  6. Bidang Perikanan : Izin Usaha Perikanan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan.
  7. Bidang Peternakan : Izin Praktek Dokter Hewan, Izin Budidaya Peternakan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, Izin Sementara pemanfaatan Ruko/Bangunan Budidaya Walet, Izin Usaha Perbenihan, Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
  8. Bidang Perhubungan : Izin Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan, Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu, Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Sungai dan Danau, Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal, Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, Izin Usaha Badan Pelabuhan Pengumpul Lokal, Izin  Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Penumpang Lokal, Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Penumpang Lokal, Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Penumpang Lokal, Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Penumpang Lokal, Pemberian Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Rekomendasi Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten.
  9. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penyelenggaraan Reklame, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Sumber Daya Air, Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan Retribusi, Pemberian Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
  10.  Bidang Lingkungan Hidup : Izin Lingkungan, Izin Land Aplication, Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Tempat Pengumpulan Limbah B3, Pemberian Izin Pendaur Ulangan Sampah / Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan oleh Swasta, Rekomendasi UKL-UPL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
  11. Bidang Perumahan : Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
  12. Bidang Kawasan Permukiman : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.
  13. Bidang Komunikasi dan Informatika : Rekomendasi warnet/game online, Rekomendasi Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi Menara Tower, Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta, Rekomendasi Izin Stasiun Radio/TV dan Frekuensi Radio/HT.
  14. Bidang Penanaman Modal : Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan/Merger Perusahaan, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal, Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal, Izin Pembukaan Kantor Cabang, Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan, Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Fasilitasi Permasalahan Terkait Perizinan.
  15. Bidang Kesehatan : Izin Mendirikan Klinik, Izin Operasional Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum, Izin Operasional Rumah Sakit Umum, Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus, Izin Operasional Rumah Sakit Khusus, Izin Mendirikan Puskesmas, Izin Operasional Puskesmas, Izin Apotik, Izin Mendirikan Laboratorium Klinik, Izin Operasional Laboratorium Klinik, Izin Optikal, Izin Toko Obat, Izin Unit Tranfusi Darah, Izin Pelayanan Kesehatan Spa, Surat Izin Kerja Perawat, Surat Izin Praktek Perawat, Surat Izin Kerja Bidan, Surat Izin Praktek Bidan, Surat Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis, Izin Kerja Apoteker, Izin Kerja Asisten Apoteker, Izin Kerja Refraksionis Optisien, Izin Kerja Fisioterapis, Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Izin Kerja Gizi, Izin Kerja Perawat Gigi, Izin Kerja Tenaga Sanitarium Kesehatan Lingkungan, Izin Kerja Rekam Medik Informasi Kesehatan, Izin Kerja Rekam Medik, Izin Kerja Akupuntur, Izin Kerja Pengobatan Komplementer Alternatif, Izin Operasional Tukang Gigi.
  16. Bidang Sosial : Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten, Izin Penarikan Undian, Rekomendasi BPJS.
  17. Bidang Tenaga Kerja : Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarat.

Share this post