LAYANAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN KETAPANG DIHENTIKAN

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Ketapang Nomor 045.2/1502/Hk-A tanggal 4 Agustus 2017, Pemerintah Kabupaten Ketapang menghentikan pungutan retribusi Izin Gangguan dan penerbitan izin gangguan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19  Tahun 2017  tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah. Atas dasar surat edaran  tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unit pelayanan Izin gangguan diinstruksikan untuk tidak melakukan pungutan retribusi Izin Gangguan dan tidak menerbitkan Izin Gangguan lagi.

Kebijakan ini berkaitan dengan harmonisasi peraturan yang selama ini menjadi hambatan dalam proses perizinan baik usaha menengah kecil maupun besar serta menciptakan pertumbuhan iklim investasi di daerah.

Share this post